MKVPoker - Tokoh separatis Papua, Benny Wenda, meminta dukungan masyarakat internasional atas situasi yang terjadi di pulau paling timur Indonesia itu.
Menurut Benny, Papua sangat membutuhkan dukungan untuk bisa menentukan nasibnya sendiri.
"Saya menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mendukung kami dan perjuangan damai kami untuk menentukan nasib sendiri," kata Benny.
Benny yang saat ini tinggal di Oxford, Inggris, juga menyerukan perhatian media internasional untuk menyoroti apa yang saat ini terjadi di Papua.
Menurut Benny, Papua sangat membutuhkan dukungan untuk bisa menentukan nasibnya sendiri.
"Saya menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mendukung kami dan perjuangan damai kami untuk menentukan nasib sendiri," kata Benny.
Benny yang saat ini tinggal di Oxford, Inggris, juga menyerukan perhatian media internasional untuk menyoroti apa yang saat ini terjadi di Papua.
LIHAT JUGA : Kapal Feri Terbakar di Filipina Tewaskan 3 Orang
Terlebih, kata dia, saat ini pemblokiran akses internet dan telepon masih berlangsung.
Benny menganggap referendum sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik secara damai di Papua Barat.
"Ketika pemerintah Indonesia memblokir layanan internet dan telepon, kami sangat membutuhkan perhatian media internasional tentang #WestPapuaUprising, untuk menyoroti apa yang sebenarnya terjadi," kata Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) itu.
Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (KT HAM PBB) memang berencana meninjau situasi terkini di Papua.
Namun wakil juru bicara kantor KT HAM PBB, Ravina Shamdasani mengatakan pihaknya masih menunggu tanggal pasti pemberian akses menuju ke sana.
"Mengenai akses, kami masih mendiskusikan tanggalnya dengan pemerintah," ujar Ravina Shamdasani.
INGIN BERMAIN DI AGEN POKER INDONESIA ?
Untuk info lebih lanjut silahkan hubungi :
MKVPoker
WA : +855 96 3731 855
LINE : MKVPLAY
IG : MKVPOKER
WECHAT : MKVPLAY
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri menyatakan belum membicarakan waktu kunjungan KT HAM PBB ke Papua. "Belum ada kabar. Belum ada pembicaraan," kata pelaksana tugas juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah.
Indonesia pernah mengundang PBB yang disampaikan langsung Presiden Jokowi saat KT HAM PBB sebelumnya, Zeid Raad Al Hussein, berkunjung ke Istana Kepresidenan pada Februari 2018.
Kendati demikian, sejak saat itu, pemerintah Indonesia belum memberikan izin karena prosesnya tak kunjung rampung. Penerus Hussein, Michelle Bachelet, bahkan masih menunggu Indonesia untuk memberikan akses ke Papua pada Januari 2019 lalu.
Ketegangan di Papua dan Papua Barat meningkat sejak pekan lalu. Terkini, terjadi unjuk rasa berujung rusuh di kota Jayapura
Unjuk rasa tersebut menimbulkan kerusakan material di berbagai tempat dari Sentani, Abepura, Kotaraja hingga Jayapura.
Menyikapi kejadian itu, Presiden Jokowi mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat serta tokoh agama menjaga Papua tetap menjadi wilayah yang damai.
MKVPOKER | MKVGAMES
WA : +855 96 3731 855
LINE : MKVPLAY
IG : MKVPOKER
WECHAT : MKVPLAY
No comments:
Post a Comment